Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Tanpa terdaftar dalam database ini, mustahil bagi masyarakat untuk menerima berbagai program bantuan seperti PKH, BPNT, PIP, atau PBI JKN. Di tahun 2026, pemerintah semakin memperketat integrasi DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dukcapil untuk mencegah data ganda dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Banyak masyarakat yang masih keliru memahami fungsi DTKS. Sebagian beranggapan bahwa terdaftar di DTKS berarti otomatis menerima bantuan sosial. Padahal, DTKS adalah pintu gerbang awal yang menentukan kelayakan seseorang untuk dipertimbangkan sebagai calon penerima bantuan. Proses seleksi lanjutan berdasarkan desil kemiskinan, komponen keluarga, dan kuota anggaran tetap berlaku.
Pengertian DTKS dan Dasar Hukumnya
DTKS merupakan basis data nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mendata masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Database ini berisi informasi tentang sekitar 40 persen penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Sebelum tahun 2019, sistem ini dikenal dengan nama BDT atau Basis Data Terpadu, kemudian berubah menjadi DTKS berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019.
Pengelolaan DTKS memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS. Regulasi ini mengatur bahwa pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala minimal satu kali dalam setahun.
Fungsi Utama DTKS dalam Penyaluran Bansos
DTKS memiliki peran sentral dalam ekosistem bantuan sosial Indonesia. Fungsi pertama sebagai basis data penyaluran, di mana seluruh program bantuan sosial dari Kemensos wajib menggunakan DTKS sebagai sumber data. Fungsi kedua adalah validasi data terintegrasi karena DTKS terhubung dengan database Dukcapil sehingga NIK dan data kependudukan dapat divalidasi secara otomatis.
Fungsi ketiga adalah perencanaan anggaran, di mana pemerintah pusat dan daerah menggunakan DTKS untuk merencanakan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial. Fungsi keempat adalah pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi mengawasi penyaluran bansos melalui mekanisme usul-sanggah di Aplikasi Cek Bansos.
Program Bantuan yang Menggunakan DTKS
| Program Bansos | Jenis Bantuan | Desil Prioritas |
|---|---|---|
| PKH (Program Keluarga Harapan) | Bantuan tunai bersyarat | Desil 1-4 |
| BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | Bantuan pangan sembako | Desil 1-5 |
| PBI JKN (BPJS Kesehatan) | Iuran kesehatan gratis | Desil 1-5 |
| PIP (Program Indonesia Pintar) | Bantuan pendidikan | Desil 1-4 |
| BLT Mitigasi/El Nino | Bantuan tunai kondisional | Desil 1-4 |
Cara Mendaftar DTKS 2026
Pendaftaran DTKS dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur offline dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan membawa KTP dan KK, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Usulan akan dibahas dalam Musyawarah Desa untuk menentukan kelayakan. Operator kelurahan akan menginput data ke aplikasi SIKS-NG dan mengirimkannya ke Dinas Sosial untuk verifikasi.
Jalur online dapat dilakukan melalui Aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Unduh aplikasi di Play Store atau App Store, buat akun baru dengan mengisi data diri sesuai KTP dan KK, unggah swafoto sambil memegang KTP, lalu tunggu verifikasi. Setelah akun aktif, gunakan fitur “Daftar Usulan” untuk mengajukan diri atau anggota keluarga dalam satu KK.
Syarat Masuk DTKS 2026
Untuk dapat terdaftar di DTKS, calon penerima harus memenuhi kriteria: merupakan Warga Negara Indonesia dengan e-KTP valid, memiliki Kartu Keluarga yang tercatat di sistem Dukcapil, tergolong keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan kriteria kemiskinan, dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui desa atau kelurahan. Secara umum, PNS, ASN, anggota TNI, Polri aktif, dan pegawai BUMN/BUMD tidak memenuhi kriteria untuk masuk DTKS.
Memahami Sistem Desil dalam DTKS
Desil merupakan indikator yang digunakan Kemensos untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Pembagian dilakukan dalam 10 kelompok di mana Desil 1 adalah rumah tangga sangat miskin yang menjadi prioritas utama bantuan, Desil 2 adalah rumah tangga miskin, Desil 3 adalah rumah tangga hampir miskin, Desil 4 adalah rumah tangga rentan miskin, Desil 5-6 adalah rumah tangga menengah bawah, dan Desil 7-10 adalah rumah tangga menengah ke atas yang bukan prioritas bansos.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah terdaftar di DTKS otomatis dapat bansos? Tidak. Masuk DTKS hanya berarti data Anda tercatat dalam database kesejahteraan sosial. Untuk mendapat bansos tertentu, masih ada seleksi lanjutan berdasarkan desil kemiskinan, komponen keluarga, dan kuota.
Berapa lama proses dari usulan hingga masuk DTKS? Proses verifikasi berjenjang memakan waktu 1-6 bulan tergantung kelengkapan data, antrian verifikasi, dan jadwal pemutakhiran di daerah masing-masing.
Bagaimana cara mengecek status DTKS? Kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id, masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, lalu klik Cari Data. Sistem akan menampilkan status terdaftar atau tidak.
Apa penyebab usulan DTKS ditolak? Penyebab umum meliputi data NIK tidak valid, kondisi ekonomi di atas kategori miskin, ada anggota keluarga PNS/TNI/Polri, memiliki aset berharga, atau kuota terbatas.
Apakah pendaftaran DTKS dipungut biaya? Tidak. Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, pendaftaran DTKS sepenuhnya gratis dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi kriteria.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang berlaku per Januari 2026. Kriteria, mekanisme, dan kuota penerima dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah. Untuk informasi paling akurat, hubungi Dinas Sosial kabupaten/kota setempat atau akses situs resmi Kemensos.
Penutup
DTKS menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program bantuan sosial pemerintah. Dengan memahami fungsi, cara pendaftaran, dan sistem desil dalam DTKS, masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Pastikan data kependudukan selalu valid dan update agar proses verifikasi berjalan lancar. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas desa atau Dinas Sosial jika mengalami kendala dalam proses pendaftaran.