Memasuki tahun 2026, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan nominal bantuan sosial yang diterima tidak sesuai ekspektasi. Fenomena “bansos terpotong” ini menjadi pembahasan hangat di berbagai platform media sosial dan grup penerima bantuan. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui berbagai kanal resminya telah memberikan penjelasan terkait berbagai penyebab yang melatarbelakangi perbedaan nominal bantuan. Pemahaman yang benar tentang sistem perhitungan bansos sangat penting agar masyarakat tidak salah paham dan dapat mengambil langkah tepat jika memang terjadi ketidaksesuaian.
Artikel ini akan mengupas tuntas alasan teknis hingga administratif yang menyebabkan bansos terlihat “dipotong”, serta memberikan panduan lengkap cara mengatasinya melalui jalur resmi yang disediakan pemerintah.
Memahami Sistem Perhitungan Bansos 2026
Jenis-Jenis Bantuan Sosial yang Berlaku
Perlu dipahami bahwa bantuan sosial di Indonesia tidak bersifat seragam untuk semua penerima. Nominal yang diterima setiap KPM bergantung pada beberapa faktor penting yang perlu diketahui.
Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan sistem komponen keluarga sebagai dasar perhitungan. Setiap anggota keluarga yang memenuhi kriteria tertentu (ibu hamil, balita, anak sekolah SD-SMA, lansia, atau disabilitas berat) memiliki nilai bantuan yang berbeda-beda. Jika komponen berkurang karena anak lulus sekolah atau kondisi lain berubah, maka nominal PKH otomatis menyesuaikan.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako memberikan bantuan dalam bentuk saldo elektronik untuk pembelian bahan pangan di e-Warong dengan nilai standar tertentu per bulan.
Faktor Penyebab Bansos Terlihat Dipotong
| No | Penyebab | Penjelasan | Solusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perubahan Komponen Keluarga | Anak lulus sekolah, balita sudah di atas 6 tahun, atau anggota meninggal | Cek status komponen di aplikasi Cek Bansos |
| 2 | Kenaikan Desil | Kondisi ekonomi dinilai membaik berdasarkan evaluasi DTKS | Ajukan sanggah jika tidak sesuai kondisi riil |
| 3 | Transisi Sistem Anggaran | Pergantian tahun menyebabkan proses pemutakhiran data 7-14 hari | Tunggu hingga pertengahan Januari |
| 4 | Ketidaksesuaian Data Dukcapil | Perbedaan data NIK, nama, atau tanggal lahir antara DTKS dan Dukcapil | Perbaiki data di Dukcapil lalu lapor ke SIKS-NG |
| 5 | Masalah Rekening KKS | Rekening tidak aktif atau bermasalah di bank penyalur | Hubungi bank Himbara terkait |
| 6 | Indikasi Pungli | Pemotongan oleh oknum tidak bertanggung jawab | Laporkan ke Call Center 171 atau Lapor Kemensos |
Langkah-Langkah Mengatasi Bansos yang Dipotong
1. Verifikasi Status Kepesertaan
Langkah pertama adalah memastikan status terkini di aplikasi Cek Bansos atau website cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data sesuai KTP dan lihat komponen apa saja yang masih aktif terdaftar atas nama Anda.
2. Hitung Nominal yang Seharusnya
Berdasarkan Kepmensos No. 79/HUK/2025, komponen PKH memiliki nilai sebagai berikut: ibu hamil/nifas Rp750.000 per tahap, balita Rp750.000, anak SD Rp225.000, anak SMP Rp375.000, anak SMA Rp500.000, lansia Rp600.000, dan disabilitas berat Rp600.000. Bandingkan total komponen aktif dengan yang diterima.
3. Hubungi Pendamping PKH atau Operator SIKS-NG
Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera datangi pendamping PKH atau operator SIKS-NG di kelurahan. Minta mereka mengecek status komponen terbaru di aplikasi dan menjelaskan penyebab perubahan nominal.
4. Laporkan ke Pihak Bank Penyalur
Apabila data di sistem sesuai namun saldo di ATM berbeda, bawa buku tabungan dan KTP ke bank penyalur (BRI, BNI, Mandiri, BSI) untuk meminta penjelasan mutasi rekening.
5. Ajukan Pengaduan Resmi
Jika terindikasi adanya pemotongan tidak sah atau pungli, jangan ragu melapor melalui Call Center Kemensos 171, aplikasi SP4N Lapor, atau Dinas Sosial setempat dengan membawa bukti-bukti yang relevan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah bansos benar-benar dipotong pemerintah di 2026?
Tidak. Anggaran bansos 2026 justru meningkat menjadi Rp508,2 triliun. Yang terjadi bukan pemotongan massal, melainkan penyesuaian individual berdasarkan perubahan komponen keluarga, status desil, atau transisi sistem di awal tahun.
Kenapa status saya berubah menjadi “Tidak” di aplikasi Cek Bansos?
Status “Tidak” di awal Januari biasanya bersifat sementara akibat proses transisi anggaran tahun baru. Setelah pemutakhiran selesai (sekitar tanggal 10-15 Januari), status akan kembali normal tanpa perlu pengajuan ulang.
Bagaimana cara lapor jika ketua kelompok minta jatah bansos?
Hubungi Command Center Kemensos di nomor 171 atau lapor via aplikasi SP4N Lapor. Sertakan bukti seperti rekaman, chat, atau saksi. Pelaporan dijamin kerahasiaannya.
Bisakah uang bansos yang dipotong oknum dikembalikan?
Jika pemotongan akibat kesalahan sistem bank, uang dapat dikembalikan setelah investigasi. Namun jika dipotong oknum, pengembalian bergantung pada proses hukum atau mediasi.
Apa bedanya bansos terpotong dan bansos tidak cair?
Bansos tidak cair berarti dana sama sekali belum masuk ke rekening. Bansos terpotong berarti dana sudah masuk namun nominalnya lebih kecil dari seharusnya.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini berdasarkan regulasi Kemensos dan Kepmensos No. 79/HUK/2025 yang berlaku per Januari 2026. Nominal bantuan dan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan pemerintah terbaru. Selalu verifikasi informasi melalui kanal resmi Kemensos di website kemensos.go.id, Call Center 171, atau aplikasi Cek Bansos untuk mendapatkan informasi paling akurat.
Penutup
Memahami sistem perhitungan bansos adalah kunci untuk mengetahui apakah nominal yang diterima sudah sesuai ketentuan. Jangan mudah panik ketika melihat jumlah bantuan berbeda dari sebelumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek komponen yang terdaftar, membandingkan dengan nominal seharusnya, lalu mengambil langkah yang tepat sesuai penyebabnya.
Jika menemukan indikasi ketidaksesuaian atau pungli, jangan ragu untuk melapor melalui kanal resmi yang tersedia. Hak Anda sebagai penerima bansos dilindungi oleh negara, dan pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh siapa saja.