Program bantuan sosial (bansos) tetap menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Di tahun 2026, dua program bansos utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kembali dibagikan. Bansos ini hadir sebagai bentuk intervensi ekonomi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Bagi penerima manfaat, penting untuk mengetahui status penerimaan bansos, besaran nominal yang diterima, serta jadwal penyaluran. Informasi ini bisa diakses secara mandiri melalui berbagai kanal digital yang disediakan pemerintah. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos dapat terjaga.
Cara Cek Status Bansos Secara Online
Pemerintah menyediakan beberapa platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengecek status penerima bansos secara mandiri. Platform ini dirancang untuk memudahkan akses informasi tanpa harus datang ke kantor pos atau kelurahan.
1. Gunakan Aplikasi SIKAP BANSOS
Aplikasi SIKAP BANSOS adalah salah satu alat resmi pemerintah yang digunakan untuk memverifikasi status penerima bansos. Aplikasi ini bisa diakses melalui perangkat smartphone dan menampilkan informasi terkini mengenai penerimaan bansos.
Langkah-langkahnya:
- Unduh aplikasi SIKAP BANSOS di Google Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Penerima Bansos".
- Masukkan NIK dan nomor KK sesuai data diri.
- Aplikasi akan menampilkan informasi apakah nama termasuk dalam daftar penerima, beserta jenis bansos yang diterima.
2. Cek Melalui Website Resmi Kemensos
Kementerian Sosial juga menyediakan layanan pengecekan bansos melalui situs web resminya. Ini menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki akses aplikasi atau lebih nyaman menggunakan komputer.
Langkah-langkahnya:
- Buka situs resmi kemensos.go.id.
- Cari menu "Cek Penerima Bansos" atau "Data Terpadu".
- Masukkan NIK dan nomor KK.
- Klik tombol "Cek Data" untuk melihat status.
3. Gunakan Aplikasi eForm Brimo BRI
Bagi penerima bansos yang menggunakan rekening BRI, aplikasi eForm Brimo juga menyediakan fitur pengecekan status penerima bansos. Fitur ini menampilkan riwayat penerimaan bansos PKH dan BPNT secara real time.
Besaran Bansos PKH dan BPNT 2026
Besaran bansos yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung pada kriteria penerima yang ditetapkan. Berikut adalah rincian besaran bansos PKH dan BPNT yang berlaku di tahun 2026.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan program bansos yang ditujukan bagi keluarga sangat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.
Rincian Besaran PKH 2026:
| Kategori Penerima | Besaran Bansos per Bulan |
|---|---|
| Ibu Hamil | Rp 750.000 |
| Anak 0-5 Tahun | Rp 500.000 |
| Anak SD-SMP | Rp 1.200.000 |
| Anak SMA/SMK | Rp 1.800.000 |
| Lansia (60+ tahun) | Rp 600.000 |
| Penyandang Disabilitas | Rp 650.000 |
Total bansos PKH bisa lebih tinggi jika satu keluarga memenuhi lebih dari satu kriteria. Misalnya, keluarga dengan ibu hamil dan anak usia sekolah dasar bisa menerima lebih dari satu komponen bansos.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT adalah bantuan berupa kuota e-Warong atau uang elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lainnya. BPNT diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan data terpadu.
Besaran BPNT Tahun 2026:
| Jumlah Anggota Keluarga | Besaran BPNT per Bulan |
|---|---|
| 1-2 orang | Rp 300.000 |
| 3-4 orang | Rp 500.000 |
| 5 orang ke atas | Rp 750.000 |
Penerima BPNT bisa menggunakan bansos ini di toko mitra e-Warong yang tersebar di seluruh Indonesia. Aplikasi e-Warong juga bisa digunakan untuk melihat riwayat pembelanjaan bansos.
Syarat dan Kriteria Penerima Bansos
Sebelum mengecek status bansos, perlu diketahui terlebih dahulu kriteria dan syarat untuk menjadi penerima. Data penerima bansos diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
1. Terdaftar dalam DTKS
Calon penerima bansos harus sudah terdaftar dalam DTKS. Data ini dikumpulkan melalui survei sosial ekonomi yang dilakukan secara berkala oleh petugas Kemensos.
2. Memenuhi Kriteria Kesejahteraan Ekonomi
Kriteria penerima didasarkan pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari pendapatan bulanan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan jumlah tanggungan.
3. Data Valid dan Terupdate
Data calon penerima harus valid dan diperbarui secara berkala. Kesalahan data seperti NIK atau KK yang tidak sesuai dapat menyebabkan gagal verifikasi saat pengecekan bansos.
4. Tidak Meninggal Dunia atau Pindah Domisili
Penerima yang telah meninggal dunia atau pindah domisili harus diperbarui datanya. Jika tidak, bansos bisa tetap dikucurkan secara tidak tepat sasaran.
Tips Mengecek Bansos yang Akurat
Untuk mendapatkan informasi bansos yang akurat dan terkini, ada beberapa tips yang bisa diikuti agar proses pengecekan berjalan lancar.
Gunakan Data Resmi
Pastikan data yang dimasukkan adalah data resmi seperti NIK dan KK yang sesuai dengan dokumen kependudukan. Kesalahan kecil bisa menyebabkan data tidak ditemukan.
Cek Secara Berkala
Penyaluran bansos bisa mengalami perubahan dari bulan ke bulan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengecek secara berkala melalui aplikasi atau website resmi.
Hubungi Petugas Kelurahan jika Ada Ketidaksesuaian
Jika hasil pengecekan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, segera hubungi petugas kelurahan atau fasilitator Kemensos setempat untuk dilakukan pengecekan ulang.
Simpan Bukti Penerimaan
Simpan bukti penerimaan bansos baik secara digital maupun fisik. Ini penting untuk menghindari kekeliruan di masa mendatang.
Disclaimer
Informasi terkait besaran bansos dan jadwal penyaluran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Data yang ditampilkan melalui platform digital adalah data terkini yang tersedia di sistem, namun bisa jadi terdapat keterlambatan pembaruan. Untuk informasi lebih lanjut, selalu pastikan untuk merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Sosial atau lembaga terkait lainnya.