Lebih dari 400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Palopo belum menerima gaji sejak dilantik. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pegawai honorer tersebut terkait masa depan karier dan kesejahteraan mereka. Meski sudah bekerja selama beberapa bulan, bayaran pertama masih menjadi tanda tanya besar.
Masalah ini bukan hal baru di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, ketidaktegasan soal mekanisme pembayaran gaji PPPK paruh waktu terus menyisakan ketidakpastian. Banyak di antara mereka yang mulai meragukan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan kepegawaian ini.
Kondisi Terkini Gaji PPPK Paruh Waktu di Palopo
Sebanyak 410 orang PPPK paruh waktu di Palopo belum juga menerima upah sejak resmi dilantik pada awal tahun 2026. Mayoritas dari mereka berasal dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai unit kerja pemerintahan setempat. Padahal, mereka telah menjalankan tugas rutin layaknya pegawai tetap atau kontrak lainnya.
| No | Jenis Tenaga | Jumlah Orang |
|---|---|---|
| 1 | Guru | 290 |
| 2 | Tenaga Kesehatan | 85 |
| 3 | Teknis | 20 |
| 4 | Administrasi | 15 |
| Total | – | 410 |
Mereka bekerja secara paruh waktu dengan jam kerja yang disesuaikan, namun belum mendapatkan kompensasi finansial apa pun. Beberapa mengaku sudah mencoba menanyakan status gaji melalui atasan langsung, tetapi jawaban yang diberikan selalu sama: “masih menunggu kebijakan pusat.”
Penyebab Keterlambatan Pembayaran Gaji
Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tertundanya pembayaran gaji bagi kelompok ini. Salah satunya terkait dengan regulasi yang belum sepenuhnya jelas terutama dalam hal alokasi anggaran dan prosedur pencairan gaji PPPK paruh waktu.
1. Ketidakjelasan Anggaran Daerah
Penyebab utamanya adalah belum tersedianya anggaran khusus untuk gaji PPPK paruh waktu dalam APBD Kota Palopo. Dinas terkait menyatakan bahwa hingga kuartal I 2026, belum ada pagu tersendiri yang dialokasikan untuk membayar tunjangan dan upah kelompok ini.
2. Kebijakan Pusat yang Belum Turun
Beberapa pejabat daerah juga mengklaim bahwa mereka masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait besaran honor, mekanisme pembayaran, serta klasifikasi jabatan untuk PPPK paruh waktu.
3. Proses Verifikasi Data yang Lambat
Proses administratif seperti verifikasi NIK, NPWP, dan rekening bank ternyata belum rampung dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal ini membuat data pegawai belum bisa dimasukkan ke sistem penggajian secara keseluruhan.
Dampak yang Dirasakan oleh Para PPPK
Belum digaji bukan hanya masalah ekonomi belaka. Bagi banyak PPPK, kondisi ini berdampak pada motivasi kerja dan rasa penghargaan terhadap profesi mereka. Ada pula risiko psikologis seperti stres ringan akibat ketidakpastian finansial.
- Motivasi kerja menurun karena tidak adanya imbalan finansial.
- Stres akibat ketidakpastian masa depan profesi.
- Potensi meninggalkan pekerjaan jika situasi tidak kunjung membaik.
Banyak dari mereka yang terpaksa mengandalkan pendapatan sampingan atau pinjam ke teman demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ironisnya, mereka tetap hadir di tempat kerja setiap hari tanpa protes berarti.
Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Palopo menyatakan telah melakukan sejumlah langkah koordinasi internal maupun dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan nasional. Meski demikian, solusi konkret belum juga terlihat.
1. Rapat Koordinasi Rutin Internal SKPD
Beberapa dinas telah menggelar rapat internal untuk membahas kendala administratif dan mencari alternatif solusi sementara. Namun, hasilnya belum signifikan karena semua pihak sepakat menunggu kebijakan teknis dari atas.
2. Surat Resmi ke BKPSDM Provinsi Sulsel
Surat permohonan klarifikasi dan panduan teknis telah dikirimkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah agar ada pedoman resmi yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran gaji.
3. Evaluasi Ulang Pengadaan PPPK
Tim seleksi sedang mengevaluasi ulang hasil seleksi PPPK paruh waktu guna memastikan bahwa semua proses telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.
Harapan dan Seruan dari Kelompok PPPK
Kelompok PPPK paruh waktu Palopo terus berharap agar masalah ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Mereka meminta transparansi informasi dan kepastian waktu pembayaran gaji.
Beberapa wacana tentang kemungkinan pembayaran gaji mundur hingga Juli 2026 sempat beredar. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi yang diterbitkan oleh Walikota Palopo atau Sekretaris Daerah terkait hal tersebut.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini bersifat valid berdasarkan data dan laporan yang diperoleh hingga Maret 2026. Angka jumlah pegawai dan perkembangan kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan pemerintah daerah atau pusat. Redaksi tidak bertanggung jawab atas perubahan data yang terjadi setelah tanggal publikasi.